Tingkatkan Efektivitas dan Akurasi Pendataan, BKD Kabupaten Solok Kembangkan Data Pajak Daerah Berbasis GIS

SOLOK -   Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok memperkenalkan inovasi baru dalam pendataan pajak daerah dengan membangun sistem berbasis Geographic Information System (GIS). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi dalam pendataan pajak, khususnya dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta memudahkan pemantauan objek pajak di seluruh wilayah Kabupaten Solok.

Dengan memanfaatkan teknologi GIS, setiap objek pajak dapat didata secara spasial dan diintegrasikan ke dalam peta digital. Sistem ini memungkinkan petugas pajak untuk memetakan lokasi properti secara lebih presisi, serta mengidentifikasi wilayah dengan potensi pajak yang tinggi atau area dengan tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah. Selain itu, GIS juga memberikan gambaran yang lebih jelas terkait sebaran objek pajak yang belum terdata atau memerlukan pembaruan informasi.

Baca juga: Panglima TNI Terima Audensi Dirut PT. INTI

Kepala BKD Kabupaten Solok Indra Gusnady, SE, M.Si, menyampaikan bahwa penerapan GIS dalam pendataan pajak adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memodernisasi pelayanan publik dan meningkatkan akurasi data.

“Sistem GIS akan membantu kami dalam memastikan setiap objek pajak di Kabupaten Solok terpantau dengan baik dan memberikan kontribusi yang adil. Selain itu, ini juga akan mempercepat pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak daerah, ” ujar Indra.

Baca juga: Sam Altman: OpenAI CEO on GPT-4, ChatGPT, and the Future of AI

Lebih jauh diterangkannya, dengan data berbasis GIS, Pemerintah Daerah dapat memantau langsung sebaran objek pajak dan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini juga bermanfaat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah, karena data yang dihasilkan bersifat real-time dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

“Terlebih lagi, GIS dalam komponen utamanya memuat informasi data spasial yang berkaitan dengan posisi geografis, seperti koordinat, batas wilayah, dan peta serta informasi yang menjelaskan karakteristik data spasial seperti data pemilik tanah, jenis bangunan, dan nilai property, sehingga lebih memudahkan mendata dan melakukan analisa terhadap objek pajak, ” paparnya.

Baca juga: Kasad Launching Aplikasi Super ETWP AD dan Bagikan Seragam PNS AD

Sistem ini direncanakan akan terintegrasi dengan aplikasi pajak lainnya, seperti KlikSPPTSolok, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pengecekan status pajak secara mandiri. Dengan demikian, inovasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Solok.

Pemerintah Kabupaten Solok optimis bahwa dengan sistem GIS, pelayanan pajak daerah akan semakin efektif, transparan, dan akurat, mendukung visi Smart City yang berbasis teknologi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Baca juga: Ferrari: Dari Visi Enzo Hingga Raja Lintasan Balap Dunia

Sebagai informasi, Geographic Information System (GIS) sendiri adalah teknologi yang mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan data untuk menangkap, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan informasi yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. GIS berfungsi untuk menggabungkan data spasial dan atribut untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Dengan menggunakan teknologi yang semakin maju itu, tambah Kepala BKD Kabupaten Solok Indra Gusnadi, bisa menghasilkan database berbasis GIS sebagai alat yang sangat berharga dalam optimalisasi pajak daerah.

Baca juga: Petugas Lapas Permisan Ikuti Giat Ekspose Penilaian Sementara Evaluasi SPBE melalui Zoom

“Dengan pemanfaatan yang tepat, GIS tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak tetapi juga berkontribusi pada perencanaan dan pengembangan wilayah yang lebih baik. Penggunaan GIS memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, adil, dan berbasis data, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, ” imbuhnya.

Tidak hanya sebatas untuk kebutuhan pemetaan invetarisasi objek pajak, analisa dan pengambilan keputusan terkait perpajakan, manfaat yang lebih besar dengan adanya database berbasis GIS, tambah Indra Gusnady, juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membantu perencanaan tata ruang kota dengan menganalisis kebutuhan infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik.

Selain itu juga bisa digunakan untuk memfasilitasi analisis dampak lingkungan dengan memetakan area sensitif dan mengelola sumber daya alam, sebagai dasar bahan kajian untuk mengoptimalkan rute dan jaringan transportasi dengan analisis spasial, sehingga meningkatkan efisiensi transportasi, serta untuk memetakan penyebaran penyakit dan mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi kesehatan masyarakat.  (Chomel)